jpnn.com - Ratusan guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Paruh Waktu di Tulungagung, Jawa Timur mulai bergerak demi menuntut kesejahteraan yang layak.
Mereka mendatangi kantor DPRD Tulungagung, Rabu (11/2/2026), demi mengawal rapat dengar pendapat antara perwakilan guru dan Komisi A DPRD setempat terkait tuntutan kenaikan kesejahteraan yang layak.
Sekretaris PGRI Tulungagung Suryono mengatakan para guru hadir untuk menyampaikan aspirasi karena penghasilan yang diterima dinilai belum layak.
"Padahal guru memiliki tugas penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Di sisi lain kami berkewajiban menjalankan profesi guru, namun juga harus menghidupi keluarga," ujar Suryono.
Dia menjelaskan bahwa perubahan status dari guru honorer menjadi PPPK Paruh Waktu tidak berdampak pada peningkatan pendapatan.
Sebagian guru bahkan tidak lagi menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) karena tidak memenuhi ketentuan minimal 24 jam mengajar per minggu.
Suryono mengungkap bahwa saat masih berstatus honorer, sejumlah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan jam mengajar cukup masih bisa memperoleh TPP sekitar Rp 1,5 juta per bulan.
Namun, setelah menjadi PPPK Paruh Waktu, tunjangan tersebut tidak lagi diterima.
