jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengambil langkah antisipatif dengan segera mengaktifkan sebanyak 18 pos siaga khusus banjir dan tanah longsor.
Tindakan ini dilakukan untuk menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi selama periode musim hujan yang diperkirakan berlangsung hingga awal tahun depan.
Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan BPBD Bantul Antoni Hutagaol mengonfirmasi bahwa aktivasi 18 pos siaga ini didasarkan pada potensi bencana yang tinggi serta tingkat keaktifan kelurahan dalam hal pelaporan dan komunikasi.
Pos-pos siaga tersebut tersebar di berbagai kelurahan rawan, meliputi Munthuk dan Jatimulyo (Kecamatan Dlingo); Srimartani (Piyungan); Pleret, Segoroyoso, Wonolelo (Pleret); Wukirsari, Karangtalun, Sriharjo, Karangtengah, Imogiri, Girirejo (Imogiri); Argodadi, Argosari (Sedayu); Bangunjiwo (Kasihan); Parangtritis (Kretek); Murtigading (Sanden); dan Trirenggo (Bantul).
Selain mengaktifkan pos-pos prioritas tersebut Bupati Bantul secara resmi telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang, yang berlaku mulai 24 Oktober 2025 hingga 24 Januari 2026.
Penetapan status siaga darurat ini menugaskan BPBD untuk mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan kesiapsiagaan sebagai antisipasi penanggulangan bencana.
Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Bantul juga telah menerbitkan Surat Edaran Bupati kepada seluruh 75 kelurahan di wilayah Bantul agar turut mengaktifkan pos siaga banjir dan longsor di wilayah masing-masing, meskipun bukan termasuk dalam 18 pos yang diprioritaskan.
Masyarakat Kabupaten Bantul diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan selama periode siaga darurat ini.
