jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai dinamika politik nasional saat ini menunjukkan adanya kegelisahan publik terhadap kondisi demokrasi Indonesia.
Menurutnya, sikap dari partainya menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Sikap partai sangat jelas dan diambil secara demokratis. Aspirasi rakyat kami serap melalui seluruh jajaran partai yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas),” kata Hasto di Surabaya Sabtu (17/1).
Dia menjelaskan sikap itu berangkat dari pengalaman historis Indonesia pada masa Orde Baru, ketika sistem kekuasaan yang terpusat menutup ruang partisipasi rakyat dan memicu krisis legitimasi kepemimpinan.
Hasto menyebut kepemimpinan yang tidak lahir dari mandat langsung rakyat cenderung melahirkan watak otoritarian, penyalahgunaan hukum, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme akibat minimnya kontrol publik.
“Reformasi mengamanatkan pentingnya legitimasi pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat. Dengan mandat langsung, kepala daerah memiliki legitimasi kuat dan tidak mudah dijatuhkan oleh DPRD,” ujarnya.
Selain itu, wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah yang berpotensi menimbulkan jarak antara harapan rakyat dan praktik politik.
“Kalau itu dipaksakan, akan ada gap antara harapan rakyat untuk memilih langsung dengan wacana dipilih oleh DPRD. Ini wacana-wacana yang saling menggugat,” katanya.
