jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengubah pendekatan dalam upaya meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi dengan turun langsung ke permukiman warga.
Melalui sistem jemput bola, aparat kecamatan dan kelurahan menyisir kampung untuk mendata pemuda yang belum melanjutkan kuliah karena keterbatasan ekonomi.
Langkah ini menjadi bagian dari implementasi program bantuan biaya perkuliahan berbasis data keluarga miskin (gakin) dan pramiskin, yang kini diperkuat melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 4 Tahun 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disbudporapar Surabaya Herry Purwadi, mengatakan pendekatan langsung ke masyarakat dilakukan agar tidak ada warga yang berhak justru tertinggal dari pendataan bantuan pendidikan.
“Sekarang kami tidak menunggu data di kantor. Kami turun langsung ke kampung-kampung untuk memastikan pemuda yang layak bisa terjangkau program ini,” ujarnya, Rabu (22/4).
Program ini merupakan pengembangan dari kebijakan '1 KK 1 Sarjana' yang digagas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dengan dukungan pembiayaan kuliah dan uang saku bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Berbeda dari skema sebelumnya, Pemkot kini memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi swasta selain negeri. Total 65 kampus telah bergabung, terdiri dari 15 perguruan tinggi negeri dan 50 swasta.
Setiap penerima mendapatkan bantuan UKT sebesar Rp2,5 juta serta uang saku Rp300 ribu per bulan selama 10 bulan dalam satu tahun hingga lulus.
