jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan penolakan PDIP terhadap pilkada tidak langsung merupakan bentuk nyata fungsi penyeimbang dalam sistem demokrasi Indonesia.
Menurut Hasto, sistem pemerintahan Indonesia menganut presidensial dengan multi-partai sehingga tidak mengenal pembelahan tegas antara partai penguasa dan oposisi seperti dalam sistem parlementer.
“Kami menjalankan politik berdasarkan ideologi Pancasila, musyawarah, dan gotong royong. Ketika banyak pihak menyuarakan kepala daerah dipilih DPR, PDI Perjuangan menyuarakan agar tetap dipilih langsung oleh rakyat,” kata Hasto saat ditemui di Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar Surabaya, Sabtu (17/1).
Dia menambahkan PDI Perjuangan juga menawarkan opsi kebijakan agar pemilu tetap demokratis namun berbiaya murah.
Hal tersebut, menurutnya, merupakan contoh konkret fungsi penyeimbang yang dijalankan partai.
Menanggapi kekhawatiran publik soal potensi korupsi elit jika kepala daerah dipilih DPR, Hasto menilai persoalan utama bukan pada sistem pemilihannya, melainkan pada penegakan hukum dan integritas pemimpin.
“Dalam sistem demokrasi apa pun, penegakan hukum adalah syarat mutlak. Kesadaran etika, moral, dan keteladanan pemimpin serta elit partai wajib ditegakkan,” ujarnya.
Hasto juga menekankan pentingnya reformasi hukum sebagai fondasi reformasi politik. Menurutnya, lemahnya penegakan hukum berdampak pada tingginya biaya di berbagai sektor, mulai dari investasi, transportasi publik, hingga logistik.
