jpnn.com, JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyoroti pemberitaan terbaru terkait indikasi ribuan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga rendahnya serapan anggaran program tersebut.
Sekretaris Jenderal BPP HIPMI, Anggawira menegaskan bahwa program MBG merupakan salah satu agenda strategis Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, setiap hambatan dalam pelaksanaan harus segera diatasi dengan solusi konkret.
HIPMI menilai kondisi ini menunjukkan adanya masalah serius dalam sistem verifikasi dan tata kelola program yang perlu segera diperbaiki.
“Indikasi dapur fiktif ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat tujuan besar MBG untuk meningkatkan gizi anak bangsa. Ditambah lagi, serapan anggaran yang rendah memperlihatkan adanya bottleneck dalam sistem. HIPMI mendorong pemerintah untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh, termasuk digitalisasi verifikasi dan transparansi data,” ujar Anggawira.
HIPMI menilai, jika masalah-masalah mendasar ini tidak segera diselesaikan, maka tujuan mulia MBG berisiko tidak tercapai maksimal.
Padahal, dengan melibatkan pelaku usaha lokal—mulai dari petani, UMKM pangan, hingga sektor logistik—program ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kualitas gizi anak bangsa.
“Kami mendorong agar MBG tidak hanya dilihat sebagai proyek distribusi makanan, melainkan investasi gizi jangka panjang yang sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat. Dengan melibatkan pengusaha muda di daerah, rantai pasok bisa lebih cepat, biaya lebih efisien, dan dampaknya terasa langsung di masyarakat,” tambah Anggawira.
Sebagai organisasi pengusaha muda terbesar di Indonesia, HIPMI menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan MBG berjalan dengan transparan, akuntabel, dan berdampak luas. HIPMI juga siap mendorong inovasi sistem berbasis teknologi agar potensi penyimpangan dapat ditekan sejak awal.
