jatim.jpnn.com, SURABAYA - Program swasembada garam tanpa impor yang ditargetkan pemerintah mulai 2027 mendapat sorotan dari petani garam. Mereka mendorong pemerintah segera menetapkan harga pembelian garam untuk melindungi kesejahteraan petani.
Ketua Himpunan Masyarakat Petani Garam Jawa Timur Moh Hasan mengatakan penetapan Harga Patokan Pemerintah (HPP) garam menjadi langkah penting untuk memperkuat produksi sekaligus menopang kebutuhan nasional.
“Kebutuhan nasional garam sekitar 4,8 hingga 5 juta ton per tahun, sedangkan produksi normal m hanya sekitar 3 juta ton. Ini tentu membutuhkan perhatian pemerintah untuk mencapai target swasembada,” kata Hasan, Kamis (12/3).
Menurut dia, peningkatan produksi garam nasional perlu dilakukan melalui sejumlah kebijakan seperti ekstensifikasi lahan, integrasi produksi, serta peningkatan kualitas dan kuantitas garam agar dapat memenuhi kebutuhan industri.
Hasan menilai rencana pembangunan pabrik garam modern berbahan baku air laut dengan teknologi terbaru yang dijalankan perusahaan BUMN merupakan langkah strategis untuk mendukung pemenuhan kebutuhan nasional.
Meski demikian, ia berharap pembangunan pabrik tersebut tetap memperhatikan kondisi petani garam tradisional agar tidak memicu kekhawatiran persaingan langsung.
“Program ini bagus untuk mendukung kebutuhan nasional, tetapi perlu ada sinergi dengan petani agar petani tidak merasa tergerus,” ujarnya.
Hasan juga menekankan pentingnya penetapan HPP sebagai bentuk perlindungan bagi petani garam. Dia mengusulkan kisaran harga Rp1.500 hingga Rp2.000 per kilogram agar petani dapat memperoleh keuntungan yang layak.
