jabar.jpnn.com, BOGOR - Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmennya untuk memimpin kerja sama global dalam membangun pasar karbon berintegritas tinggi sebagai solusi nyata menuju ekonomi hijau berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq saat menghadiri High-Level Roundtable at Sustainable Business COP30 (SBCOP) bertajuk “Advancing Indonesia’s High-Integrity Carbon Market: Toward a Green, Resilient, and Inclusive Future” di Sao Paulo, Brasil, Sabtu (8/11/2025).
Forum tersebut diinisiasi oleh Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dan dihadiri pejabat tinggi Indonesia serta pemimpin organisasi internasional seperti Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM).
Perpres NEK 2025 Jadi Tonggak Baru Pasar Karbon Nasional
Dalam kesempatan itu, Hanif menyampaikan bahwa Indonesia telah memasuki babak baru pengelolaan karbon melalui diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
Regulasi tersebut memperluas mekanisme perdagangan karbon nasional, termasuk pasar karbon sukarela, serta membuka peluang kolaborasi internasional berbasis integritas dan transparansi.
“KLH berkomitmen memastikan setiap unit kredit karbon Indonesia memiliki nilai lingkungan yang nyata, terverifikasi, dan berintegritas tinggi. Ini bukan sekadar mekanisme pasar, melainkan jembatan hijau yang menghubungkan Indonesia dengan dunia,” ujar Hanif.
Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, pemerintah melalui KLH telah membuka perdagangan karbon sukarela internasional melalui Mutual Recognition Agreements (MRA) dengan lima independent crediting schemes global, yakni Gold Standard for Global Goals, Global Carbon Council (GCC), Plan Vivo, Verra, dan Puro Earth.
.jpeg)
