jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Josephine Simanjuntak menyoroti kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Dia menyoroti kesenjangan antara alokasi anggaran yang mencapai Rp 3 triliun dan penyelesaian masalah sampah yang terjadi di lapangan.
"Anggaran sangat besar, tetapi komitmen dan realisasi program di lapangan minim. Hasilnya, warga menghadapi risiko lingkungan yang terus meningkat. Kalau LH tidak bekerja dengan baik, bisa-bisa warga Jakarta akan hidup berdampingan dengan sampah," ujar Josephine dalam Rapat Komisi yang berlangsung pada Selasa (20/1/2026).
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Beberapa waktu lalu tepatnya, pada 31 Desember 2025, terjadi insiden longsor sampah di TPST Bantar Gebang. Gunung sampah longsor dan menimpa tiga truk pengangkut hingga truk terperosok ke kali.
Menurut Josephine, peristiwa ini adalah bukti bahwa kapasitas Bantar Gebang sebagai tempat pembuangan akhir sudah tidak mumpuni. Perlu ada solusi lain yang harus diselesaikan di tingkat hulu agar sampah ini tidak ditumpuk begitu saja.
“Bantar Gebang sudah over kapasitas. Peristiwa ini seharusnya menjadi momentum evaluasi, bukan sekadar ditangani secara darurat saat ada masalah lalu dilupakan begitu saja," tegasnya.
Dinas LH seharusnya tidak melihat persoalan ini hanya di tempat pembuangan akhir. Dinas LH perlu melihat realita di hulu, yaitu di tingkat warga, program pemilahan sampah yang digalakkan pemerintah ternyata belum berjalan sinergis.
Banyak keluhan dari masyarakat yang sudah disiplin memisahkan sampah antara yang basah dan kering, justru saat diangkut kembali dicampur oleh petugas kebersihan.
