jpnn.com - SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengakui menerima banyak pengaduan mengenai penempatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayah tersebut.
Merespons pengaduan soal penempatan guru PPPK, Pemprov Jateng menggelar rapat.
"Akhir-akhir ini banyak aduan tentang PPPK sekolah-sekolah SMA, baik yang langsung kepada saya maupun ke Dinas Pendidikan," kata Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen seusai rapat di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng di Semarang, Rabu (16/4).
Dia mengaku memberikan perhatian khusus terhadap persoalan tersebut, sebab banyak aduan masuk, baik secara pribadi maupun di media sosial.
"Di Instagram, TikTok, Facebook dan sebagainya. Ini sudah kami rapatkan, kita carikan solusinya," katanya.
Pada rapat itu, kata dia, dibahas mengenai solusi relokasi dan distribusi PPPK di Jateng sehingga perwakilan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng juga dihadirkan.
"Untuk relokasi dan distribusi kepada kawan-kawan PPPK, kami carikan (solusi) yang terbaik, dan yang penting adalah tidak menyalahi aturan," kata sosok yang akrab disapa Gus Yasin itu.
Menurut dia, respons dan tindak lanjut atas pengaduan tersebut penting dalam rangka mewujudkan visi misinya di sektor pendidikan bersama Gubernur Ahmad Luthfi.
