jpnn.com - MATARAM – Beberapa waktu belakangan, para guru madrasah swasta menyuarakan aspirasinya, meminta pemerintah mengangkat mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Merespons hal itu, Wakil Ketua DPR Sari Yuliati menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi guru madrasah swasta tersebut.
"Saya menerima langsung demonstrasi damai guru madrasah swasta. Mereka adalah keluarga besar saya. Saya juga pernah bersekolah di madrasah, jadi saya memahami betul perasaan mereka," ujar dia pada kegiatan Safari Ramadhan bersama Keluarga Besar Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (28/2) malam.
Ia menyatakan komitmennya itu bukan basa-basi. Apalagi saat dirinya memimpin langsung pertemuan dengan perwakilan guru madrasah swasta se-Indonesia di Gedung DPR RI.
Aspirasi tersebut berkaitan dengan tuntutan pengangkatan guru madrasah swasta menjadi PPPK serta perbaikan sistem pembayaran tunjangan profesi guru (TPG).
Dari pertemuan tersebut, DPR memberikan dukungan afirmatif terhadap tuntutan pengangkatan guru madrasah swasta menjadi PPPK.
Namun, proses tersebut memerlukan koordinasi lintas kementerian, di antaranya Kementerian Agama, Kementerian PAN-RB, BKN, dan Kementerian Keuangan.
"Jadi, tidak bisa kami sendirian. Perlu koordinasi lintas sektor dengan pemerintah," ucap dia.
