jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Himpunan Masyarakat Lombok (HIMALO) Karman BM menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto menggunakan APBN untuk berkurban tidak perlu diperdebatkan secara berlebihan.
Menurut dia, bantuan presiden (banpres) bukan hal baru dalam adminstrasi pemerintahan.
Karman BM menilai penggunakan dana itu untuk kurban merupakan trigger demi membangun solidaritas sosial antarwarga.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PP GPII) 2013-2017 mengatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menjelaskan tidak ada persoalan dari sisi syariat terkait kebijakan tersebut.
“Substansi kurban dalam Islam ialah membangun kesalehan sosial, kepedulian kepada sesama, terutama masyarakat kecil yang membutuhkan perhatian negara,” ujar Karman di Jakarta, Rabu (27/5).
Menurutnya, ketika Presiden mengalokasikan anggaran qurban melalui negara, hal itu justru menjadi bentuk keteladanan seorang pemimpin kepada rakyatnya.
Dia menilai kepala negara memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan kebijakan yang mampu memperkuat solidaritas sosial dan kebersamaan di tengah masyarakat.
“Kita harus melihat dari sisi manfaatnya untuk rakyat. Presiden ingin memberi contoh bahwa pemimpin harus hadir, berbagi dan peduli terhadap masyarakat. Ini bentuk teladan yang baik dan sejalan dengan nilai gotong royong bangsa Indonesia,” katanya.
