bali.jpnn.com, LOMBOK BARAT - Kanwil Kemenkum NTB terus melakukan Sosialisasi dan Pendampingan Calon Peserta Peacemaker Training dan Peacemaker Justice Award (PJA) 2025, Senin (10/3).
Kali ini menyasar Desa Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak kepala desa berpartisipasi dalam ajang PJA, sekaligus memberikan pemahaman tentang peran strategis paralegal dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat desa.
Tim penyuluh hukum Kanwil Kemenkum NTB menjelaskan syarat-syarat administrasi dan substansi yang perlu disiapkan untuk mengikuti seleksi paralegal training dan PJA 2025.
Dalam pendampingannya, tim penyuluh hukum menemukan kendala terkait keterbatasan SDM yang dimiliki, serta kurang pahamnya para perangkat desa terkait perkembangan teknologi.
"Kendala pemenuhan syarat pendaftaran PJA kebanyakan berasal dari kurangnya pengetahuan tentang penggunaan teknologi untuk melengkapi persyaratan," ujar salah seorang Tim Penyuluh Hukum Kemenkum NTB.
Sekretaris Desa Labuapi menyampaikan terima kasih atas sosialisasi dan pendampingan secara langsung ke desa.
Menurutnya, pendampingan ini memudahkan dalam proses menyiapkan data PJA untuk Kades Labuapi.
