bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB melalui Bidang Tata Usaha dan Umum mengikuti Asistensi Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko dan kebijakan Fraud Control Plan yang digelar secara virtual pada Senin (10/02).
Kabag Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan Bramantyo Agung Nugroho mengatakan pentingnya menyusun dokumen Manajemen Risiko untuk mengetahui permasalahan yang akan dihadapi pada masing-masing pemilik risiko.
"Karena pentingnya penyusunan dokumen tersebut, saya harap peserta bisa mengikuti kegiatan selama empat hari.
Peraturan Menteri terkait manajemen risiko di Kementerian Hukum sekarang sedang di tahap harmonisasi," kata Bramantyo Agung Nugroho.
Tim BPKP pusat selaku narasumber dalam paparannya menyampaikan bahwa risiko adalah adanya potensi kegagalan/ketidak capaian program serta hal yang mengganggu, yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan organisasi/kementerian.
Manajemen risiko adalah bagaimana mengelola potensi-potensi ketidak capaian/program tersebut.
Kanwil Kemenkum NTB diharapkan dapat menyusun manajemen risiko pada masing-masing pemilik risiko sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Jadi, nantinya dapat mengidentifikasi permasalahan yang akan terjadi dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih berkualitas sesuai dengan arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, (jpnn)
