bali.jpnn.com, MATARAM - Jajaran Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Rapat Analisa dan Evaluasi Kinerja Kementerian Hukum B11 Tahun 2025 yang digelar secara virtual, Rabu (26/11).
Kegiatan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta, diikuti Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, Kadiv Pelayanan Hukum, Kabag TU dan Umum serta jajaran pejabat manajerial dan fungsional.
Rapat dibuka oleh Sekjen Nico Afinta yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan evaluasi oleh para Kepala Biro dan Sekretaris Unit Utama.
Nico Afinta dalam laporannya menyampaikan sejumlah capaian, mulai dari reformasi birokrasi yang telah merampungkan seluruh RKT RB hingga B12.
Kemudian progres rencana aksi perjanjian kinerja, tindak lanjut formasi jabatan fungsional, hingga realisasi anggaran yang mencapai 69,41 persen dengan proyeksi 98,50 persen pada akhir tahun.
Evaluasi juga menyoroti beberapa hal yang perlu ditingkatkan, seperti persentase PSP di beberapa satker, penyelesaian paket e-purchasing, keamanan siber, pencatatan e-kontrak, hingga layanan dan capaian PNBP AHU.
Sebelum rapat ditutup, Plt. Inspektur Jenderal menegaskan delapan poin penguatan.
Mulai dari percepatan realisasi anggaran tanpa mengabaikan kepatuhan, ketertiban administrasi, pengawasan berjenjang, hingga penuntasan temuan APIP dan BPK.
