bali.jpnn.com, MATARAM - Kemenkum NTB menggelar Rapat Penyusunan Rekomendasi Produk Hukum Daerah dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Senin (10/11).
Kegiatan ini diikuti oleh perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum Kanwil Kemenkum NTB, serta pegawai dari jajaran Kanwil Kemenham Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tergabung dalam wilayah kerja Nusa Tenggara Barat.
Rapat dibuka oleh Muh. Taufiq Hidayat, perwakilan Kanwil Kemenham NTT yang tergabung sebagai tim ahli analisis dan evaluasi produk hukum daerah dari perspektif HAM.
Taufiq menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tahapan akhir dari rangkaian analisis yang telah dilakukan sebelumnya.
“Hasil rekomendasi yang disusun hari ini akan menjadi bahan masukan bagi instansi terkait untuk penyempurnaan produk hukum daerah agar lebih berperspektif HAM,” ujar Taufiq Hidayat.
Muhammad Risnain, akademisi dari Universitas Mataram, memaparkan rekomendasi atas sejumlah produk hukum daerah yang menjadi objek evaluasi.
Tim Kanwil Kemenkum NTB yang diwakili oleh Riki Aditya dan Apriadi turut memberikan masukan penyelarasan agar rekomendasi yang disusun komprehensif dan selaras dengan prinsip-prinsip HAM.
Berikut beberapa rekomendasi yang dihasilkan.
