jpnn.com, JAKARTA - Abdul Rahman Farisi, Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar memberi komentar soal kesepakatan Pertamina dan SPBU swasta.
Adapun pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menyepakati skema pembelian bahan bakar minyak (BBM) murni dari PT Pertamina oleh empat badan usaha SPBU swasta, Shell Indonesia, BP-AKR, Vivo, dan ExxonMobil.
Kesepakatan tersebut lahir dari rapat intensif yang digelar pada 19 September 2025 untuk merespons kelangkaan pasokan BBM nonsubsidi di sejumlah wilayah.
Mantan Tenaga Ahli Ketua BPK RI tersebut menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintah yang dinilai strategis dan berimbang.
“Saya sangat memberi apresiasi atas keputusan ini. Ini menunjukkan Menteri Bahlil merundingkan dan menghasilkan keputusan yang terbaik,” ungkap Abdul Rahman Farisi dalam keterangan resmi, Sabtu (20/9).
Menurutnya, kebijakan tersebut mencerminkan pendekatan Model Maksimisasi Optimum.
Abdul Rahman Farisi menilai negara tetap menjaga martabatnya dalam mengelola sektor strategis, tanpa menghambat dinamika bisnis.
“Kebijakan ini adalah Model Maksimisasi Optimum yang tetap menjadikan negara bermartabat dalam melindungi sektor strategisnya, dalam hal ini BBM dan energi,” beber mantan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin itu.
