jateng.jpnn.com, JAKARTA - Kejelasan nasib ribuan honorer kategori R2 dan R3 masih menggantung seusai rapat kerja (raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama sejumlah pejabat tinggi negara pada 30 Juni 2025.
Rapat yang dihadiri Menteri PAN-RB, Dirjen Otda Kemendagri, Kepala BKN, seluruh Kepala Kanreg BKN se-Indonesia hingga para kepala daerah itu ternyata tak menyentuh substansi soal masa depan honorer R2 dan R3.
"Saya sudah menyimak raker dan RDP-nya, memutar YouTube berkali-kali, tetapi hasilnya tetap sama. Tidak ada pembahasan spesifik mengenai sisa honorer database BKN, khususnya R2 dan R3," tegas Jubir Aliansi R2 dan R3 Indonesia Bahri Permana kepada JPNN, Kamis (3/7).
Bahri menilai pemerintah dan DPR hanya fokus pada tiga isu besar, yaitu persiapan pengangkatan CPNS dan PPPK penuh waktu, kebijakan mutasi dan promosi ASN di lingkungan pemda, dan flexible Working Arrangements (FWA).
"Selama rapat, waktu paling banyak dipakai membahas mutasi. Persiapan PPPK yang dibahas juga hanya yang penuh waktu, bukan paruh waktu seperti yang dialami banyak dari kami," sesalnya.
Ribuan honorer R2 dan R3 menanti kepastian soal Daftar Riwayat Hidup (DRH), jadwal TMT PPPK paruh waktu, serta kejelasan soal gaji, jenjang karier, dan mekanisme transisi ke PPPK penuh waktu.
“Belum ada satu pun poin yang menyentuh kehidupan kami. Ini mengecewakan,” tegas Bahri.
Lebih miris lagi, lanjut Bahri, sejumlah daerah justru sudah mewacanakan merumahkan honorer dan mengalihkannya ke outsourcing karena terbatasnya anggaran.
