KPK Bongkar Aliran Uang Besar dari Pengadaan Lahan Proyek Kereta Cepat Whoosh

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan lahan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Penyidik menduga ada tanah milik negara yang justru dijual kembali kepada negara untuk proyek tersebut.

"Ada oknum-oknum, di mana yang seharusnya ini milik negara, tetapi dijual lagi ke negara," ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/11).

Asep menjelaskan, lahan-lahan milik negara tersebut diduga tidak dijual sesuai harga pasar. "Bahkan lebih tinggi. Padahal, tanah-tanah milik negara karena dipakai untuk proyek pemerintah, maka seharusnya negara tidak perlu membayar untuk memanfaatkan lahan tersebut," tegasnya.

KPK saat ini menyelidiki pengadaan lahan untuk Whoosh yang tidak wajar.

"Kalau pembayarannya wajar, maka tidak akan kami perkarakan. Akan tetapi, bagi yang pembayarannya tidak wajar, mark up, dan lain-lain, apalagi bukan tanahnya, ini tanah negara, dengan berbagai macam cara, karena ini proyek nasional, lalu dia diatur sana sini, sehingga mereka mendapat sejumlah uang, bukan sejumlah lagi, ini uang besar, nah kami harus kembalikan uang itu kepada negara," papar Asep.

Dugaan korupsi proyek Whoosh sebelumnya diungkap mantan Menko Polhukam Mahfud MD melalui kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025. "Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat," kata Mahfud MD kala itu.

Ia melanjutkan, "Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini."