jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menegaskan kemandirian energi nasional merupakan keharusan strategis di tengah dinamika geopolitik global yang kian tidak menentu. Salah satunya dengan melakukan desentralisasi energi berbasis desa.
Pernyataan tersebut disampaikan Kapoksi Komisi XII DPR RI Fraksi PKB Ratna Juwita dalam diskusi publik bertajuk ‘Krisis Energi Global, Momentum Wujudkan Ketahanan Energi Nasional’ Fraksi PKB di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Diskusi ini turut menghadirkan Dirjen Minyak dan Gas Kementerian ESDM Laode Sulaeman, Anggota Dewan Energi Nasional M.Khalid Syeirazi, Director Corporate Marketing Pertamina Patra Niaga Alimuddin Baso, dan Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Timuwa.
Ratna memaparkan data bahwa kebutuhan energi nasional saat ini mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksi (lifting) minyak domestik hanya berada di kisaran 605 ribu barel per hari.
Selisih sekitar 1 juta barel yang dipenuhi melalui impor menjadi ancaman serius bagi stabilitas fiskal dan daya beli masyarakat saat harga minyak dunia bergejolak.
“Konflik terjadi di luar negeri, tetapi kita ikut menanggung dampaknya melalui tekanan nilai tukar dan beban APBN. Ini menunjukkan betapa rentannya posisi kita jika belum mandiri secara energi. Kondisi krisis ini harus menjadi momentum emas untuk melompat lebih tinggi menuju kedaulatan energi,” ujar Ratna Juwita.
Guna memperkuat fondasi energi nasional, Fraksi PKB mendorong pemerintah untuk segera melakukan penguatan cadangan energi strategis nasional (strategic petroleum reserve).
Selama ini, Indonesia dinilai hanya memiliki cadangan operasional milik Pertamina tanpa adanya buffer energi milik negara yang kuat untuk menghadapi gangguan distribusi global.
