jpnn.com - Dalam teori ekonomi makro, produk domestik bruto (PDB) dihitung melalui rumus sederhana namun fundamental: PDB = C + I + G + (X – M). Konsumsi rumah tangga (C), investasi (I), belanja pemerintah (G), serta ekspor neto menjadi komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi.
Rumus ini sering kita dengar di ruang kuliah, seminar kebijakan, maupun laporan resmi pemerintah. Namun jarang kita bertanya secara lebih mendalam.., bahwa di saat negara menggelontorkan anggaran besar untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ia masuk kategori mana?
Apakah MBG sekadar belanja pemerintah (G), seperti bansos, gaji pegawai negeri, atau biaya operasional kantor? Ataukah ia sesungguhnya merupakan investasi (I) jangka panjang negara yang berdampak sistemik terhadap konsumsi, produktivitas, dan bahkan penerimaan pajak?
Pertanyaan ini bukan sekadar ujian akademik. Jawabannya menentukan bagaimana kita memandang masa depan ekonomi Indonesia.
Jika MBG dipahami hanya sebagai belanja rutin pemerintah, maka ia akan diperlakukan sebagai beban fiskal. Namun jika kita menempatkannya sebagai investasi negara dalam pembangunan manusia, maka perspektifnya berubah total: MBG menjadi instrumen strategis pertumbuhan ekonomi.
Investasi berbeda dari konsumsi sesaat. Investasi membentuk kapasitas produksi masa depan. Dalam konteks ini, MBG adalah investasi pada kualitas sumber daya manusia, pada kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas generasi mendatang. Gizi yang cukup pada usia sekolah terbukti meningkatkan konsentrasi belajar, memperbaiki kehadiran di kelas, dan memperkuat perkembangan kognitif. Dalam jangka panjang, efek tersebut bermuara pada peningkatan produktivitas tenaga kerja.
Ketika produktivitas naik, pendapatan masyarakat meningkat. Ketika pendapatan meningkat, konsumsi (C) ikut terdorong. Dan ketika konsumsi menguat, roda ekonomi bergerak lebih cepat. Dengan demikian, investasi negara pada MBG bukan hanya memperbesar komponen “I” dalam rumus PDB, tetapi juga mendorong “C” secara simultan.
Lebih jauh lagi, peningkatan produktivitas dan konsumsi akan berdampak pada penerimaan pajak. Basis pajak yang lebih luas dan ekonomi yang lebih sehat akan meningkatkan penerimaan negara tanpa harus menaikkan tarif pajak. Artinya, MBG berpotensi memperkuat kapasitas fiskal negara itu sendiri.
