jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) membahas persiapan program perumahan di wilayah perbatasan.
Pembahasan ini dilakukan bersama Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman dan jajaran BNPP di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (14/4).
Mendagri Tito mengimbau jajaran BNPP agar memanfaatkan program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menyasar kawasan perbatasan.
Dia menyebut Kementerian PKP telah menganggarkan perbaikan 15 ribu unit RTLH di daerah perbatasan.
“Ini [Menteri PKP] Pak Ara, sudah menyampaikan 15 ribu, tadinya sepuluh ribu, ini [dinaikkan menjadi] 15 ribu. Kemudian, tugas daripada BNPP, ini saya minta, tangkap betul program ini. Ini betul-betul kerjakan dengan hati,” jelasnya.
Mendagri Tito menugaskan BNPP agar memetakan daerah perbatasan yang layak menjadi lokasi pelaksanaan program tersebut, termasuk jumlah unit di masing-masing wilayah.
Sementara itu, untuk data detail masyarakat penerima program, BNPP dapat berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Sebab, kata Mendagri, BPS telah mengantongi data detail kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk yang tinggal di RTLH.
