1 week ago
22
KabarJakarta.com – Pemerintah memastikan tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi, per 1 April 2026. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai respons atas beredarnya informasi keliru terkait rencana kenaikan harga BBM nonsubsidi. Keputusan tersebut diambil setelah koordinasi pemerintah bersama Pertamina dan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengutamakan kepentingan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga menjamin ketersediaan BBM nasional dalam kondisi aman di tengah dinamika global.
Pemerintah Bantah Isu Kenaikan Harga BBM
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada kebijakan penyesuaian harga BBM. Pernyataan ini sekaligus meluruskan kabar yang sempat menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga, baik untuk BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi,” ujar Mensesneg dalam pernyataannya, Selasa (31/03/2026).
Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan koordinasi intensif dengan Pertamina serta mempertimbangkan arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap kebijakan tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat,” imbuhnya.
Pemerintah Jamin Ketersediaan BBM Nasional
Selain memastikan harga tetap stabil, pemerintah juga menegaskan bahwa pasokan energi nasional berada dalam kondisi aman. Hal ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam keterangannya di Seoul, Korea Selatan.
Menurut Bahlil, cadangan BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang telah ditetapkan pemerintah, mencakup berbagai jenis energi.
“Cadangan BBM kita semuanya di atas standar minimum nasional. Baik itu solar, maupun bensin, termasuk dengan gas, termasuk dengan avtur, termasuk juga dengan LPG,” ujarnya.
Kondisi tersebut disebut sebagai hasil kebijakan strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik global yang berpotensi memengaruhi pasokan energi dunia.
Harga BBM Subsidi Dipastikan Tetap Stabil
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga menegaskan bahwa harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap daya beli masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Penyesuaian harga untuk BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik atau turun, artinya flat, masih memakai harga sekarang,” tegas Bahlil dalam keterangan persnya kepada awak media, di Seoul, Republik Korea, Selasa (31/03/2026).
Sementara itu, untuk BBM nonsubsidi, pemerintah masih melakukan pembahasan lebih lanjut bersama Pertamina dan penyedia BBM swasta. Dengan demikian, belum ada keputusan resmi terkait kemungkinan penyesuaian harga ke depan.
Program Biodiesel B50 Mulai Juli 2026
Sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi, pemerintah mempercepat implementasi program biodiesel B50. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa program ini dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli 2026.
“Pertamina telah siap untuk mengimplementasikan blending, dan ini berpotensi mengurangi penggunaan BBM berbasis fosil sebanyak 4 juta kiloliter,” ujar Airlangga.
Ia menambahkan, program ini tidak hanya menekan ketergantungan terhadap energi fosil, tetapi juga berpotensi memberikan penghematan anggaran negara dalam jumlah signifikan.
“Dalam satu tahun, sebetulnya dalam 6 bulan, ada penghematan dari fosil dan juga ada penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilainya Rp48 triliun,” jelasnya.
Potensi Surplus Solar dan Penguatan Infrastruktur Energi
Pemerintah juga optimistis implementasi B50 akan berdampak pada potensi surplus solar dalam negeri. Hal ini seiring dengan pengoperasian proyek kilang melalui program Refinery Development Master Plan (RDMP) di Kalimantan Timur.
“Saya juga menyampaikan bahwa dengan implementasi B50, maka insyaallah di tahun ini kita akan mengalami surplus untuk solar kita. Jadi, ini menjadi kabar baik begitu RDMP (refinery development master plan) di Kalimantan Timur sudah kita operasikan,” ujar Bahlil menambahkan.
Pembelian BBM Diatur Lewat MyPertamina
Untuk memastikan distribusi energi lebih tepat sasaran, pemerintah akan menerapkan pengaturan pembelian BBM melalui sistem barcode MyPertamina. Dalam kebijakan tersebut, konsumsi BBM dibatasi maksimal 50 liter per kendaraan, kecuali untuk kendaraan umum.
Di sisi lain, pemerintah mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan.
“Kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kita jamin dan harga tidak terjadi penyesuaian,” tegas Mensesneg.
Imbauan Konsumsi BBM Secara Bijak
Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga stabilitas energi nasional dengan menggunakan BBM secara bijak.
“Saya mengajak kepada semua masyarakat bahwa dalam kondisi seperti ini, tidak bisa pemerintah bekerja sendiri. Kita membutuhkan dukungan kerja sama dari masyarakat. Caranya seperti apa? Kita harus melakukan pembelian BBM dengan wajar dan bijak,” ungkap Bahlil.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat hanya merujuk pada informasi resmi dari pemerintah guna menghindari kesalahpahaman di tengah arus informasi yang cepat berkembang.
Komitmen Jaga Kepentingan Rakyat
Pemerintah menegaskan akan terus memantau perkembangan harga energi global dan melakukan evaluasi berkala guna memastikan kebijakan tetap berpihak pada masyarakat, terutama kelompok rentan.
“Bapak Presiden selalu memperhatikan bahwa kepentingan rakyat di bawah, terutama kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu, ini harus mendapat atensi lebih dalam rangka bagaimana membuat kebijakan agar semuanya bisa berjalan dengan baik,” tandasnya.
