jpnn.com, JAKARTA - DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) menganggap penting Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai konsensus nasional jangka panjang.
Hal demikian seperti disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PA GMNI Abdy Yuhana ketika menyampaikan amanat organisasi bertajuk Ambeg Paramarta di Kantor DPP PA GMNI di Jakarta menjelang peringatan HUT ke-81 RI yang jatuh pada 17 Agustus 2026, Kamis (13/8).
Acara tersebut dihadiri secara khidmat oleh Ketua Umum DPP PA GMNI Arief Hidayat, jajaran pengurus DPP, serta tokoh nasionalis Theo L. Sambuaga hingga Ganjar Razuni.
Dalam kesempatan itu, Abdy memaparkan dalam menjaga kesinambungan arah pembangunan nasional jangka panjang, negara tidak boleh terjebak dalam pemaksaan produk-produk hukum jangka pendek yang tidak partisipatif.
Oleh karena itu, kehadiran PPHN dinilai sangat krusial sebagai pedoman konstitusional yang disusun melalui konsensus nasional yang demokratis dan melibatkan seluruh komponen bangsa.
"Kita memerlukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai konsensus nasional melalui mekanisme yang konstitusional, demokratis, dan partisipatif," ujar Abdy.
Dia melanjutkan tanpa adanya haluan negara yang ajek, pembangunan kewilayahan dan pengelolaan potensi ekonomi nasional berisiko kehilangan arah.
Hal ini pada akhirnya berpotensi mempersempit ruang fiskal negara akibat tidak terarahnya perencanaan belanja pembangunan.
