jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menerima kunjungan silaturahmi sekaligus menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos dan Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Selasa 2 Desember 2025.
Pertemuan yang didampingi Sekretaris Jenderal KemenP2MI Komjen Pol (Purn) Dwiyono ini bertujuan menyamakan visi dan persepsi serta memperkuat sinergi dalam mewujudkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto khususnya penciptaan lapangan kerja berkualitas di luar negeri guna menekan angka pengangguran dan kemiskinan.
Menteri Mukhtarudin menegaskan Kementerian P2MI kini menjadi leading sector penyerapan tenaga kerja ke luar negeri sesuai arahan Presiden Prabowo.
“Ada dua arahan utama Bapak Presiden, pertama, perlindungan menyeluruh mulai sebelum berangkat, selama penempatan, hingga pulang kampung. Kedua, paradigma penempatan bergeser dari low skill ke middle dan high skill,” ujar Menteri Mukhtarudin.
Menteri Mukhtarudin menyebut Indonesia sedang menuju puncak bonus demografi pada 2030, sementara banyak negara maju mengalami aging population.
“Saya kira ini peluang emas. Saat ini saja ada 350 ribu lowongan resmi setiap tahun di luar negeri, tetapi penyerapan kita masih rendah karena faktor kompetensi dan bahasa. Target Presiden tahun 2026 kita harus berhasil menempatkan 500 ribu pekerja migran Indonesia berkualitas. Itu quick win pemerintah,” tegas Mukhtarudin.
Untuk mencapai target tersebut, KemenP2MI menyiapkan program pelatihan vokasi intensif dan “Kelas Migran” yang akan dibuka juga di Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara. Dari 500 ribu target penempatan, 300 ribu kuota dialokasikan khusus lulusan SMK dan 200 ribu untuk masyarakat umum.
“Kami sudah MoU dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait link and match pelatihan dengan penempatan. Kami mohon dukungan pemerintah daerah khusus di Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara, nanti kami profiling data calon pekerja migran sehingga urusan pekerja migran menjadi agenda kita bersama,” imbuh Menteri Muktarudin.
