bali.jpnn.com, SUMBAWA BARAT - Kanwil Kemenkum NTB melalui melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN) melaksanakan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Sumbawa Barat, Kamis (27/8) kemarin.
Koordinasi dilaksanakan di Polres Sumbawa Barat dan Kejari Sumbawa Barat dalam rangka menyamakan persepsi terkait proses penyelidikan dan penyidikan terhadap Notaris.
Di Polres Sumbawa Barat, Tim MKN Kanwil Kemenkum NTB diterima langsung Kasat Reskrim Iptu Firman Rinaldi.
Dalam pertemuan tersebut, Tim MKN menjelaskan tugas dan fungsi MKN, khususnya terkait pemberian persetujuan pemeriksaan terhadap Notaris dalam proses penyidikan.
Termasuk permintaan fotokopi minuta akta atau protokol Notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sekretaris MKN Wilayah Provinsi NTB Sazali menyampaikan bahwa koordinasi tersebut penting untuk membangun pemahaman yang sama antara MKN dan APH dalam pelaksanaan tugas.
“Pemanggilan Notaris oleh APH pada tahap penyidikan memerlukan persetujuan MKN, sedangkan pada tahap penyelidikan tidak memerlukan persetujuan MKN,” jelas Sazali.
Ia menambahkan, terdapat empat poin yang menjadi dasar MKN dalam melakukan pemeriksaan Notaris, yaitu nama, alamat, akta, dan kronologis singkat.
