jpnn.com, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani meminta para menteri bisa bekerja secara maksimal, sehingga tidak membebani Presiden RI Prabowo Subianto.
Dia berkata demikian demi menyikapi kasus sengketa perbatasan antardaerah dan terisolasinya Pulau Enggano yang selesai setelah Prabowo turun tangan.
"Saya kira pembantu-pembantu Presiden memberi kajian yang lebih komprehensif, yang lebih mendalam sehingga itu tidak menjadi beban masalah bagi Presiden," kata Muzani menjawab awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6).
Diketahui, Indonesia sempat heboh persoalan sengketa Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Ketek atau Kecil, dan Mangkir Gadang atau Besar.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui sebuah surat keputusan memutuskan empat pulau menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Belakangan, Aceh protes terhadap klaim status Kemendagri, karena sejarah dan administrasi menyatakan empat pulau menjadi bagian provinsi Serambi Mekah.
Presiden RI Prabowo Subianto kemudian turun tangan menyelesaikan sengketa empat pulau dengan menyatakan wilayah tersebut menjadi bagian Aceh.
Selain sengketa empat pulau, publik kembali dihebohkan isu warga di Pulau Enggano, Bengkulu terisolasi akibat pendangkalan laut.
