jateng.jpnn.com, SEMARANG - Ratusan guru swasta yang tergabung dalam Forum Guru Prioritas Swasta Jawa Tengah (Jateng) menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur dan DPRD Jateng, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Rabu (28/5).
Aksi tersebut menuntut kejelasan status pengangkatan mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), terutama bagi pelamar kategori R1D yang telah dinyatakan lulus seleksi pada 2021.
Namun, lebih dari sekadar tuntutan administratif, banyak guru mengaku telah terdampak secara sosial dan ekonomi karena belum adanya kejelasan status.
Koordinator aksi Indra Susanto menyampaikan sebagian besar peserta seleksi R1D sudah lulus passing grade sejak 2021, tetapi hingga kini belum mendapat penempatan formasi.
"Secara teknis kami tidak pernah gagal, hanya tidak mendapatkan formasi. Artinya kami lulus. Namun, sampai sekarang belum juga diangkat,” ujarnya kepada JPNN.com.
Indra mengaku telah mengabdi sebagai guru selama hampir 16 tahun. Namun, karena ketidakjelasan status ini, tidak sedikit rekan-rekannya kehilangan pekerjaan di sekolah tempat mereka mengajar.
"Banyak teman-teman yang akhirnya dikeluarkan dari sekolah karena tidak lagi mendapat dukungan dari yayasan. Bahkan, ada yang kini bekerja di rumah makan. Secara psikologis itu berat," ungkapnya.
Hal serupa disampaikan oleh Anteng Ria Ananti (41), guru Bahasa Inggris yang juga mengikuti aksi. Dia menyebut guru-guru R1D sudah melalui proses seleksi dengan nilai di atas ambang batas, bahkan mengungguli peserta dari sekolah negeri.
