jpnn.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menyoroti usulan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) yang mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) demi menjaga keberlanjutan APBN.
Menurut Hekal, kebijakan menaikkan harga BBM justru berisiko memicu lonjakan inflasi dan memperberat beban masyarakat.
"Usulan kenaikan harga BBM harus dilihat secara hati-hati. Dampaknya bukan hanya ke APBN, tapi langsung terasa ke masyarakat melalui kenaikan harga barang dan jasa," kata Hekal dalam keterangannya, Jumat (10/4/2026).
Hekal mengatakan BBM merupakan komponen strategis yang memengaruhi biaya distribusi dan produksi. Kenaikan harga bahan bakar hampir pasti akan diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok, transportasi, hingga sektor jasa.
"Kalau BBM naik, efek berantainya jelas. Ongkos logistik naik, harga pangan naik, biaya transportasi meningkat. Ini yang harus kita waspadai karena bisa mendorong inflasi lebih tinggi," tuturnya.
Dia menyebutkan dalam kondisi ekonomi global yang masih penuh tekanan, menjaga stabilitas harga menjadi kunci untuk melindungi daya beli masyarakat.
Oleh karena itu, langkah Presiden Prabowo menahan harga BBM bersubsidi menurutnya sebagai kebijakan yang tepat.
"Presiden Prabowo saat ini sudah mengambil langkah yang terukur dengan menahan harga BBM. Ini penting untuk menjaga inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat tidak tergerus," jelasnya.
