jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Hendry Cahyono menilai kebijakan energi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menunjukkan arah yang lebih transparan dan berbasis data.
Hal itu terlihat dari penggunaan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan utama dalam penyusunan dan evaluasi berbagai program energi nasional.
“Penyedia data yang kredibel di Indonesia adalah BPS. Mau tidak mau, kita harus percaya. Kalau meragukan, tentu harus ada pembuktian ilmiah dengan pengukuran sendiri,” ujar Hendry dalam diskusi Meneropong Satu Tahun Kemandirian Energi Nasional Era Prabowo–Gibran dari Timur Jawa di Surabaya, Rabu (15/10).
Menurut Hendry, kepercayaan terhadap data BPS penting untuk menghindari bias informasi yang banyak beredar di media sosial.
“Sebagai ekonom, saya pakai data BPS untuk kajian, termasuk konsumsi rumah tangga terhadap energi di Indonesia. Data yang valid ini sangat penting untuk kebijakan publik,” tuturnya.
Dia menilai kebijakan energi yang berbasis data akan memperkuat akuntabilitas publik dan mencegah kesimpangsiuran informasi di ruang digital.
“Sekarang banyak yang tiba-tiba jadi ‘pakar energi’ di media sosial. Mungkin itu yang dikhawatirkan pemerintah karena muncul asimetri informasi,” kata dia.
Hendry juga menekankan pentingnya peran akademisi dalam memberikan pencerahan publik.
