jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun menyebut anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN), seharusnya tidak mengambil dari postur dana pendidikan dalam APBN.
"Ya, harus dipisahkan, dong," kata Komarudin saat dihubungi, Kamis (26/2).
Legislator Komisi II DPR RI itu menyebutkan BGN yang melaksanakan Makan Bergizi Gratis tentu bekerja untuk mewujudkan panganan bernutrisi bagi generasi penerus.
Sementara itu, ujar Komarudin, dana pendidikan seharusnya difokuskan untuk sektor pembelajaran, menyejahterakan guru hingga memperbaiki infrastruktur.
"BGN ini, kan, bicara soal makan, soal gizi. Dana pendidikan bicara soal biaya orang sekolah, buat gaji guru, buat gaji segala macam," kata legislator Dapil Papua Tengah itu.
Sebelumnya, Komarudin melanjutkan masuknya anggaran BGN di postur dana pendidikan membuat guru mengeluh, terutama para pengajar honorer yang belum menerima upah layak.
"Itu makanya guru-guru juga banyak mengeluh kan. Itu persoalannya, apalagi guru-guru honorer yang puluhan tahun sekarang tambah menderita di daerah itu," katanya.
Sebelumnya, Komisi X dari fraksi PDIP di DPR RI mengungkapkan bahwa UU dan Perpres menyatakan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) masuk dalam dana pendidikan di APBN.
