bali.jpnn.com, MATARAM - 30 kepala desa dan lurah di Provinsi NTB mengikuti Peacemaker Training Batch I Tahun 2025 hari ketiga secara virtual, Kamis (5/6).
Kegiatan yang digelar oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Kanwil Kemenkum NTB sebagai pendamping kegiatan hingga aktualisasi ini dilaksanakan selama tiga hari sejak Selasa (3/6) hingga Kamis (5/6).
Peserta mengikuti beberapa kegiatan.
Mulai launching Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan dan Portal Informasi Bantuan Hukum BPHN serta Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, Peacemaker Training serta pelatihan Paralegal Serentak Angkatan II oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
Peserta juga menerima materi lanjutan, yaitu akses keadilan melalui Mahkamah Desa/Kelurahan dan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan dalam bentuk Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari BPHN.
Kemudian materi tentang penguatan program prioritas pemerintah dalam pembentukan Desa/Kelurahan dari Kementerian Desa PDT.
Terakhir, para peserta menerima materi tentang Restorative Justice yang merupakan pendekatan dalam sistem peradilan untuk memulihkan kerugian akibat tindak pidana.
Pendekatannya, yaitu bagaimana pelibatan korban, pelaku, dan masyarakat mencari solusi yang adil, proporsional, sesuai kesalahannya.
