jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah tengah menyiapkan sistem "digital single ID" berbasis kecerdasan artifisial (AI) untuk memperkuat penyaluran bantuan sosial dan tata kelola pemerintahan berbasis data.
Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sistem tersebut ditargetkan dapat mulai diterapkan pada akhir tahun ini untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial sekaligus mengurangi potensi kebocoran anggaran.
“Digital single ID mungkin akhir tahun ini akan berjalan sehingga semua bantuan sosial atau direct cash transfer akan lebih tepat sasaran dan dapat menghemat anggaran cukup besar,” ujar Luhut di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan pemerintahan ke depan akan semakin mengandalkan digitalisasi berbasis AI untuk mengintegrasikan data masyarakat dan berbagai program pemerintah.
Saat ini, kata dia, sekitar 80 persen sistem Government Technology (GovTech) telah terintegrasi antarkementerian dan lembaga sebagai dasar penerapan sistem identitas tunggal digital tersebut.
Melalui integrasi itu, pemerintah dapat mengidentifikasi serta memantau profil penerima bantuan secara lebih akurat, termasuk dalam mengubah skema subsidi dari berbasis barang menjadi berbasis penerima manfaat.
“Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima. Rata-rata bansos itu berupa transfer tunai sekitar Rp 5,4 juta per orang,” kata Luhut.
Selain untuk bantuan sosial, sistem digital single ID juga akan digunakan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemetaan data pelaku usaha.
