jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi meminta otoritas terkait memperpanjang durasi penerapan teknologi modifikasi cuaca sebagai langkah pengendalian dampak banjir dan upaya menekan potensi hujan ekstrem yang masih tinggi di wilayah tersebut.
Permintaan tersebut disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, Muchlis, menyusul kondisi sejumlah wilayah yang masih dalam tahap pemulihan pascabanjir beberapa hari terakhir.
“Saya meminta agar durasinya diperpanjang selama potensi hujan ekstrem masih tinggi,” ujar Muchlis di Cikarang, Rabu (21/1).
Muchlis menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Deputi I Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memastikan pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca berjalan optimal.
Berdasarkan informasi awal, penerapan teknologi tersebut direncanakan berlangsung hingga 24 Januari 2026, namun Pemkab Bekasi mengusulkan agar durasinya diperpanjang.
“Kami meminta bantuan BNPB untuk melakukan modifikasi cuaca terkait curah hujan di Kabupaten Bekasi. Informasi awal akan dilakukan hingga 24 Januari 2026, tetapi kami minta supaya diperpanjang,” katanya.
Menurut data BPBD Kabupaten Bekasi, banjir mencapai puncaknya pada akhir pekan lalu dan berdampak pada 17 kecamatan. Saat ini, genangan air telah surut di 12 kecamatan.
Namun, wilayah hilir seperti Kecamatan Muaragembong masih menghadapi ancaman banjir akibat debit air kiriman dari hulu serta hujan lokal.
