jpnn.com, JAKARTA - Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Laode Azizul Kadir menyatakan, gelombang kritik terhadap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait banjir besar di Sumatra cenderung terjebak pada pola pikir simplistik yang mencari kambing hitam tunggal.
"Bencana ekologis tidak pernah lahir dari satu faktor atau satu pejabat. Banjir Sumatra adalah akumulasi panjang dari perambahan hutan, lemahnya penegakan aturan di tingkat daerah, ekspansi industri ekstraktif tanpa pengawasan ketat, serta perubahan iklim global yang semakin ekstrem," kata Laode dalam pernyataan tertulis, Selasa (2/12).
Menurut Laode, menghakimi Menteri Kehutanan saat ini tanpa melihat konteks sistemik justru mengaburkan akar persoalan.
"Pada kenyataannya, Kemenhut banyak menempuh langkah korektif: pengetatan izin pemanfaatan hutan, percepatan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), perluasan moratorium izin baru di hutan primer dan lahan gambut, hingga penindakan perusahaan nakal. Namun upaya ini kerap tidak sebanding dengan percepatan degradasi di lapangan yang berlangsung selama dekade sebelumnya," lanjut Laode.
Ia menegaskan, kerusakan hutan di Sumatra bukan diwariskan satu periode pemerintahan, melainkan hasil akumulasi kebijakan jangka panjang yang sebagian progresif, sebagian permisif.
"Karena itu, solusi yang dibutuhkan bukan saling menyalahkan, tetapi kolaborasi strategis. Pemerintah pusat harus memperkuat pengawasan lintas sektor; pemerintah daerah wajib berani menindak perambahan yang selama ini “dimaklumi”; pelaku industri harus menjalankan prinsip keberlanjutan secara nyata, bukan sekadar sertifikasi. Juga masyarakat lokal perlu diberdayakan melalui skema perhutanan sosial agar tidak terdorong membuka hutan secara ilegal," lanjut Laode.
Selain itu, ia mengingatkan, faktor perubahan iklim global memperburuk intensitas curah hujan ekstrem yang tak lagi mengikuti pola historis.
Dengan kondisi atmosfer seperti ini, bahkan hutan yang relatif baik pun dapat kewalahan jika tata lanskap tidak dikelola secara terpadu.
