bali.jpnn.com, LOMBOK BARAT - Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum NTB kembali turun langsung melakukan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran Peacemaker Traning dan Peacemaker Justice Awards (PJA) 2025.
Selasa kemarin (11/03), Penyuluh Hukum melakukan sosialisasi di Desa Bajur, Lombok Barat dan diterima langsung Kasi Pemerintahan Desa Bajur.
Penyuluh Hukum menjelaskan apa saja yang perlu dipersiapkan serta proses pendaftaran PJA 2025.
Selain menjelaskan syarat administrasi untuk pendaftaran, Penyuluh Hukum juga meminta Kepala Desa Bajur untuk menyiapkan pembuatan video penyelesaian sengketa, pembuatan DRH, dan sejumlah dokumen lainnya.
Kendala pendaftaran Peacemaker training dan PJA 2025 yang ditemukan Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum NTB yaitu keterbatasan SDM yang dimiliki.
Selain itu kurang pahamnya para perangkat kelurahan terkait perkembangan teknologi.
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati yang ditemui dalam kesempatan berbeda menegaskan pihaknya akan terus mendampingi Kepala Desa/Lurah yang ada di NTB untuk mendaftar dalam PJA 2025. (jpnn)
