bali.jpnn.com, MATARAM - Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum NTB kembali lakukan pendampingan proses pendaftaran Paralegal Justice Award (PJA) 2025, Selasa (25/2).
Kali ini, Kepala Desa Tempos, Lurah Babakan dan Lurah Mandalika berkesempatan didampingi guna melengkapi persyaratan pendaftaran.
Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) di kantor Desa/Kelurahan serta kurangnya pemahaman teknologi menjadi kendala yang dihadapi para Kepala Desa/Lurah yang ingin mendaftar.
Oleh karena itu, pendampingan perlu untuk dilakukan.
Pendampingan yang dilakukan Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum NTB, yaitu mulai dari persiapan administrasi yang diperlukan hingga pembuatan video penyelesaian sengketa.
Pendampingan dilakukan hingga proses pendaftaran selesai untuk meminimalisir kesalahan dari pendaftar.
Pendampingan ini merupakan salah satu upaya dari Kanwil Kemenkum NTB untuk mendorong lurah/kepala desa di NTB untuk mengikuti PJA 2025.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati mengatakan melalui kompetisi PJA 2025 ini, diharapkan Lurah/Kepala Desa akan mengoptimalkan peran mereka sebagai penghubung, penengah dan mampu mengayomi masyarakatnya. (jpnn)
