jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pasar modal Indonesia tengah menghadapi guncangan hebat. Kebijakan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang membekukan penilaian terhadap sejumlah saham Indonesia menjadi alarm keras bagi integritas pasar finansial tanah air. Langkah MSCI tersebut dipicu oleh indikasi kuat bahwa pergerakan harga saham lebih didominasi oleh manipulasi ketimbang kekuatan fundamental perusahaan.
Persoalan ini menjadi sorotan utama dalam Seminar Nasional bertajuk “Rapor Merah Tata Kelola Pasar Modal Indonesia: Mengurai Tantangan Tata Kelola Ekonomi dan Strategi Stabilitas Pasar Modal” yang digelar di Kampus UGM Jakarta, Kamis (10/4).
Guru Besar Hukum Bisnis UGM Prof Paripurna P. Sugarda menegaskan bahwa masalah mendasar pasar modal saat ini adalah krisis kepercayaan. Menurutnya, rendahnya independensi lembaga dan ketidakkonsistenan hukum menciptakan biaya ekonomi yang tinggi.
"Ketidakkonsistenan hukum di dalam negeri mengakibatkan biaya ekonomi menjadi mahal. Rendahnya kepastian hukum meningkatkan risiko bisnis yang berdampak pada tingginya biaya operasional usaha," ujar Paripurna.
Senada dengan hal tersebut, pengamat ekonomi Yanuar Rizky menyoroti kegagalan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menegakkan hukum secara transparan.
Ia menilai ancaman penurunan status dari MSCI bukan sekadar masalah teknis, melainkan sinyal bahaya bagi kondisi fiskal nasional.
“Bursa Indonesia akan makin banyak isu dan pelanggaran integritas. Yang dibutuhkan adalah OJK dan otoritas bursa yang benar-benar berani melakukan penegakan hukum dan sanksi,” tegas Yanuar.
Kritik tajam juga datang dari Guru Besar Hukum Internasional UI, Prof Hikmahanto Juwana. Ia menyoroti lemahnya independensi otoritas dalam menghadapi intervensi kekuasaan dan kekuatan uang.
