jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar rapat koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Menteri Koordinator Pangan di Kantor Gubernur Jatim, Kamis (19/2).
Rakor tersebut membahas sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, percepatan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), hingga monitoring pemenuhan gizi penerima manfaat.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membeberkan hingga 2026 program MBG di Jatim ditargetkan menyasar 8,4 juta penerima manfaat.
“Total penerima manfaat 8,4 juta jiwa. Ini ikhtiar besar yang harus kita jaga bersama, terutama untuk daerah kepulauan dan wilayah dengan akses terbatas,” ujar Khofifah.
Untuk mendukung distribusi, sebanyak 3.339 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah disiapkan. Rinciannya, 3.125 unit sudah beroperasi dan 214 lainnya dalam tahap persiapan.
Khofifah menegaskan pelaksanaan MBG tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga kualitas dan standar keamanan pangan.
Saat ini, 1.094 SPPG telah mengantongi SLHS, 795 unit memiliki sertifikat chef, dan 137 unit bersertifikat halal. Dia menargetkan seluruh SPPG memenuhi standar pemerintah pusat.
“Pengawasan mutu dan kualitas gizi harus melibatkan berbagai sektor, mulai kesehatan hingga pendidikan,” katanya.
