jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mengizinkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menggelar kegiatan rapat di hotel maupun restoran. Namun, tetap ada pemotongan uang harian atau uang saku pegawai sebagai bagian efisiensi anggaran.
Kebijakan ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang sebelumnya telah memperbolehkan pemerintah daerah mengadakan kegiatan di hotel dan restoran demi mendorong pertumbuhan ekonomi sektor jasa dan industri pendukungnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng Sumarno menyatakan anggaran untuk kegiatan rapat di hotel memang tersedia.
Pihaknya juga memberikan keleluasaan kepada masing-masing OPD untuk memilih lokasi pelaksanaan kegiatan, selama sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
"Kalau kami di Pemprov Jateng, sejak awal sudah saya sampaikan bahwa efisiensi perjalanan dinas tidak mengurangi intensitas kegiatan, tetapi yang kami kurangi adalah uang hariannya," ujar Sumarno di kompleks Kantor Gubernur Jateng, Selasa (22/7).
Menurutnya, pelaksanaan rapat di hotel masih dibutuhkan, terutama untuk kegiatan yang melibatkan lintas daerah atau ketika OPD harus melakukan mobilisasi ke berbagai kabupaten/kota.
Dengan demikian, pelayanan dan koordinasi tetap berjalan tanpa hambatan.
"Intensitas kegiatan tidak dikurangi. Jangan sampai ada alasan tidak bisa hadir karena anggaran dipotong," ujarnya.
