jpnn.com, JAKARTA - Tahun 2025 menjadi penanda penting dalam membaca arah politik Indonesia pascapergantian kekuasaan.
Meski dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dengan dukungan koalisi besar, satu tahun pertama pemerintahan justru menunjukkan bahwa politik nasional tetap bergerak dinamis, penuh manuver dan sarat negosiasi elite.
Pengamat politik seklaigus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago menilai 2025 bukanlah tahun politik yang sunyi.
Konsolidasi pemerintahan berjalan beriringan dengan kontestasi wacana di dalam dan di sekitar koalisi.
Secara formal, pemerintahan Prabowo relatif stabil. Namun di balik stabilitas itu, partai-partai pendukung tetap memainkan strategi masing-masing untuk menjaga pengaruh dan posisi tawar politik.
Salah satu dinamika paling menonjol sepanjang 2025 adalah kembali menguatnya serangan terhadap isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Isu lama yang kembali diproduksi ini dinilai bukan sekadar polemik administratif, melainkan bagian dari strategi delegitimasi politik yang lebih luas.
Menurut Arifki, ada banyak pihak yang diuntungkan dari upaya delegitimasi terhadap Jokowi.
