jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan Pemprov Jabar tidak memiliki rencana menjual saham Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka.
Menurut Dedi, opsi yang sedang dibahas bersama pemerintah pusat adalah skema tukar guling aset, bukan pelepasan saham bandara.
"Bukan saham BIJB Kertajati yang dilepas, bukan. Jadi begini, pemerintah pusat, Pak Presiden itu melihat ada beban fiskal APBD provinsi yang berat, di mana setiap tahun harus mengeluarkan bahaya," kata Dedi, Jumat (23/1).
Dedi menjelaskan wacana tersebut muncul karena operasional BIJB Kertajati hingga kini masih membebani APBD Jawa Barat.
Sementara itu, belum ada kepastian bandara tersebut dapat beroperasi optimal dan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup biaya operasionalnya.
"Sedangkan kepastian bahwa Kertajati itu bisa beroperasi dengan baik dan menghasilkan uang untuk operasional, kan sampai sekarang belum bisa dilihat," ujarnya.
Dia juga menyoroti kebijakan transportasi yang dinilainya tidak sinkron.
Di satu sisi, pemerintah mendorong aktivitas penerbangan ke Kertajati, tetapi di sisi lain Bandara Halim Perdanakusuma tetap dibuka dan ditambah kehadiran Kereta Cepat Whoosh Jakarta–Bandung.
