jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) mendorong sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) petani untuk mendukung keberterimaan sawit di pasar dalam dan luar negeri. Akselerasi sertifikasi dapat terlaksana melalui dukungan pendanaan dan membangun kelembagaan petani yang lebih kuat.
Strategi mendukung percepatan sertifikasi ISPO ini dilakukan melalui Workshop Percepatan Sertifikasi ISPO Bagi Pekebun Kelapa Sawit Rakyat Melalui Penguatan Kelembagaan Petani yang diselenggarakan oleh GPPI dengan dukungan BPDP dan Kementerian Pertanian di Jakarta, Selasa (28 April 2026).
“Kelapa sawit memainkan peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan energi. Di sinilah peran penting Indonesia sebagai produsen terbesar minyak sawit dunia. Jumlah produksi minyak sawit Indonesia mencapai 53,6 juta ton pada 2025,” ujar Plt. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Ali Jamil.
Menurut Ali Jamil, kontribusi sawit sangat penting bagi perekonomian Indonesia dan penyeimbang devisa negara. Di satu sisi, kelapa sawit ini mendapatkan imej positif dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, isu negatif tetap menjadi tantangan bagi kelapa sawit sebagai produk yang berkelanjutan dan dibutuhkan oleh dunia.
Karena itulah, dikatakan Ali Jamil, bahwa Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16/2025 mengenai Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) yang memperluas kewajiban lingkup sertifikasi ISPO di bidang usaha hulu perkebunan, industri hilir, dan usaha bioenergi).
Ali Jamil menambahkan melalui ISPO ini pemerintah berupaya memperbaiki tata kelola industri sawit sekaligus meningkatkan daya saing dan kepercayaan pasar global terhadap produk sawit Indonesia. Hingga saat ini, penerapan ISPO menunjukkan tren yang positif dengan lebih dari 7,5 juta hektar lahan yang sudah tersertifikasi.
“Namun demikian, tantangan selanjutnya tidak hanya pada perluasan implementasi sertifikasi. ISPO bukan hanya strategi peningkatan produktivitas, tetapi kunci utama bagi penerimaan pasar global terhadap produk sawit,” jelas Ali Jamil.
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Dr. Normansyah Hidayat Syahruddin, mengatakan BPDP berperan strategis dalam memastikan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan, meningkatkan daya saing global, dan memenuhi regulasi nasional berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2026.
