jpnn.com, JAKARTA - Investasi di sektor pendidikan terbukti tidak hanya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi di daerah.
Berdasarkan kajian terbaru Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), dua kebijakan besar pemerintah di tahun 2025 memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Dua kebijakan tersebut adalah Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan serta Program Bantuan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Non-ASN.
Koordinator Tim Peneliti LP3ES, Zaenal Muttaqin, mengungkapkan bahwa revitalisasi sekolah berfungsi sebagai stimulus fiskal. Hasil simulasi ekonometrika menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% alokasi dana revitalisasi berpotensi mendongkrak PDRB provinsi sebesar 0,527%.
"Jika sebuah provinsi memiliki PDRB Rp100 triliun, program ini menyumbang kenaikan sekitar Rp527 miliar," jelas Zaenal dalam paparan risetnya di Jakarta, Senin (29/12).
Dampak ekonomi lokal ini terjadi melalui tiga jalur utama yaitu bahan baku lokal di mana 82% material bangunan dibeli dari wilayah sekitar sekolah. Selain itu 62% pekerja konstruksi berasal dari warga lokal dengan upah layak sekitar Rp100.000–Rp150.000 per hari.
Sebanyak 37% UMKM di sekitar sekolah juga mengalami kenaikan pendapatan harian. Selain infrastruktur, bantuan tambahan penghasilan bagi guru Non-ASN juga memberikan dampak berantai (multiplier effect).
Riset mencatat adanya korelasi positif antara subsidi honor dengan peningkatan pengeluaran rumah tangga guru.
