Rumah Atalia Praratya di Bandung Dijaga Ketat Polisi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG -

Kediaman pribadi anggota DPR RI Atalia Praratya di Jalan Ciumbuleuit, Kota Bandung, dijaga petugas kepolisian usai rencana aksi demo oleh sekelompok massa di Kota Bandung.

Rencana itu buntut penyataan Atalia soal usulan pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur yang ambruk memakai APBN, yang menurutnya harus dikaji secara hati-hati.

Pantauan JPNN di lokasi, rumah pribadi istri eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu sudah dijaga sejumlah polisi sejak pagi hari.

Namun sampai berita ini ditulis pukul 13.30 WIB, belum ada massa aksi yang datang. Situasi di rumah Atalia itu pun masih sepi dan kondusif.

Kapolsek Cidadap Kompol Rudhi Gindriansyah mengatakan, pihaknya menerima informasi soal adanya rencana aksi demo oleh kelompok santri di Bandung.

Aksi demo ini pun tak ada kaitannya dengan dugaan korupsi yang tengah didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Bukan penggeledahan, tetapi ada info tentang para santri yang mau demo," kata Rudhi saat ditemui JPNN di lokasi, Selasa (14/10/2025).

Rudhi pun membenarkan, jika agenda rencana massa aksi hari ini menyoal komentarnya mengenai pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo.
"Ini demonstrasi santri, isunya Atalia komentarnya viral," ucapnya.

Sebagai pengamanan, Polsek Cidadap menurunkan 1 peleton di area rumah Atalia.

"Kami berjaga dan berharap jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan," pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya atau akrab dipanggil Cinta menyorot pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur yang ambruk menggunakan dana negara.

Menurutnya, rencana tersebut perlu dikaji secara hati-hati.

Atalia menyebut, jangan sampai ada perlakuan istimewa ke Ponpes Al Khoziny, sementara bangunan pendidikan atau keagamaan lainnya tak dapat perlakuan yang sama.

"Terkait wacana penggunaan APBN untuk membangun ulang ponpes, belum menjadi keputusan final ya. Saya kira masih harus dikaji secara hati-hati," kata Atalia di Jakarta.

"Saya memahami kegelisahan masyarakat. Jangan sampai muncul kegelisahan masyarakat. Jangan sampai muncul kesan bahwa lembaga yang lalai justru dibantu, sementara banyak sekolah, rumah ibadah, atau masyarakat lain yang mengalami musibah tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Karena itu, mekanisme penggunaan APBN harus sangat jelas dan adil," sambungnya. (mcr27/jpnn)