jpnn.com - JAKARTA - Ketua PWNU Riau yang 'dikarteker' pada 2024 Tengku Rusli Ahmad meminta PBNU tidak mengabaikan kondisi struktur NU di tingkat provinsi (wilayah) dan kabupaten/kota (cabang).
Menurut Rusli, NU di daerah bisa dibilang lumpuh karena mayoritas tidak memiliki legalitas kepengurusan.
"Lebih dari 100 PW dan PC Nahdlatul Ulama di Indonesia, kepengurusannya kedaluwarsa dan belum definitif, karena tidak segera ditetapkan oleh PBNU," ujar Rusli yang memimpin PWNU Riau dua periode 2018-2026 itu.
Dia mengatakan, sebagian PWNU dan PCNU telah melaksanakan konferensi, menyusun kepengurusan, kemudian mengajukannya kepada PBNU untuk ditetapkan dengan surat keputusan.
"Namun, hingga saat ini, surat keputusan tidak segera diterbitkan PBNU. Ini PBNU maunya apa? Struktur NU tingkat provinsi dan kabupaten di-PHP (diberi harapan palsu),” kata Rusli.
"Jangan-jangan karena PBNU selama ini sibuk bermain cari untung. Kasihan dong PW-PC. Di daerah terganggu," imbuh Rusli.
Dia pun mencurigai bahwa semua PW-PCNU di Indonesia yang bermasalah adalah kesengajaan dari PBNU, untuk dikondisikan menjelang muktamar nanti.
“Ketidakjelasan akan selalu dirawat hingga menjelang muktamar baru dirawat dan dibuat jelas demi kepentingan," tutur Rusli.
