jabar.jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mencatatkan catatan historis dalam 80 tahun perjalanannya.
Pada akhir Tahun Anggaran 2025, saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Jawa Barat hanya tersisa Rp500.000, bersamaan dengan terjadinya tunda bayar kewajiban kepada kontraktor senilai Rp621 miliar.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengakui adanya kondisi gagal bayar atau tunda bayar tersebut.
Dia menjelaskan, kondisi itu merupakan konsekuensi dari kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang disusun secara progresif, dengan target pendapatan tinggi dan belanja publik yang digenjot secara maksimal.
“APBD 2025 kita progresif. Pendapatannya dipasang tinggi, belanjanya juga tinggi. Dari sisi belanja, realisasinya sangat baik. Sementara dari sisi pendapatan, bukan kinerjanya yang buruk, tetapi targetnya memang di atas rata-rata,” ujar Herman di Bandung, Selasa.
Herman mengungkapkan, hingga 31 Desember 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai 94,37 persen dari total target sebesar Rp31,09 triliun.
Kekurangan realisasi pendapatan tersebut menyebabkan tidak tertutupnya pos belanja senilai Rp621 miliar.
Ia menambahkan, melesetnya target pendapatan dipengaruhi oleh pemangkasan dana transfer ke daerah sebesar Rp2,4 triliun, serta perubahan tren kendaraan bermotor, khususnya meningkatnya penggunaan kendaraan listrik yang memperoleh berbagai insentif fiskal.
