jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dan tujuh pimpinan partai politik nonparlemen meresmikan Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) di Jalan HOS Tjokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (8/1).
OSO menegaskan, pembentukan Sekber GKSR bukan koalisi politik. Melainkan kerja sama politik, yang menjadikan posisi semua pihak setara.
"Kalau koalisi itu ada yang jadi ketua bertanggung jawab dan mempunyai hak veto. Kalau kerja sama politik itu tidak ada hak veto," ujar OSO.
Menurut OSO, melalui kerja sama politik ini, seluruh partai memiliki hak yang sama untuk menyampaikan usulan dan gagasan, terutama dalam upaya menyelesaikan persoalan hilangnya suara pemilih dalam Pemilu.
Mantan Wakil Ketua MPR itu menyoroti besarnya jumlah suara rakyat yang tidak terakomodasi, atau sekitar 17 juta suara tidak terkonversi menjadi kursi di DPR.
Angka tersebut, kata OSO, tidak boleh dianggap sepele.
"Satu suara saja nggak boleh hilang, apalagi 17 juta. Ini kalau dibiarkan, bisa menjadi 50 persen," cetus OSO.
Lebih lanjut, OSO mempertanyakan pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas hilangnya suara masyarakat.
