jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI, Nurwayah, mendesak otoritas terkait untuk segera mengevakuasi puluhan kontainer yang hanyut setelah tenggelamnya KM Alexindo 8 di perairan selatan Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu Selatan, pada Senin (22/9) dini hari. Legislator dari Partai Demokrat ini menyatakan syukur karena seluruh 15 awak kapal berhasil diselamatkan.
Namun, Nurwayah mengingatkan bahwa kontainer-kontainer yang tercecer di laut tetap menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan pelayaran. “Saya meminta agar seluruh kontainer yang hanyut segera dievakuasi. Jangan sampai keberadaannya membahayakan kapal lain yang melintas di sekitar perairan Sunda Kelapa dan Pulau Bidadari,” ujar Nurwayah dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin.
Ia menekankan pentingnya koordinasi yang kuat antara KSOP Sunda Kelapa, Basarnas, dan pihak pemilik kapal agar penanganan insiden dapat berjalan lebih cepat dan terarah. “Evakuasi harus diprioritaskan untuk mencegah kerugian lebih besar, baik dari sisi ekonomi maupun keselamatan pengguna jalur laut,” kata anggota DPR dari dapil Jakarta III itu.
Nurwayah juga memperingatkan bahwa muatan kontainer, yang terdiri dari makanan ringan, minuman kemasan, air mineral, minyak goreng, dan semen, berpotensi mencemari lingkungan laut jika tidak segera diangkat. “Jangan sampai peristiwa ini menimbulkan kerugian ganda. Laut harus tetap dijaga, sementara arus pelayaran pun harus aman,” ujarnya.
KM Alexindo 8 milik PT Alexindo Yakin Prima dilaporkan tenggelam usai mengalami kemiringan dalam perjalanan dari Pelabuhan Sunda Kelapa menuju Batu Ampar, Batam. Sekitar 35 unit kontainer dari total 86 unit yang diangkut, jatuh ke laut. Hingga berita ini diturunkan, upaya evakuasi kontainer masih terus berlangsung.
Nurwayah menegaskan bahwa DPR akan terus memantau perkembangan penanganan kasus ini. Ia mendorong dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar pemuatan dan pengawasan pelayaran. “Keselamatan pelayaran adalah tanggung jawab bersama. DPR akan mengawal agar ada langkah konkret dan cepat dari pemerintah maupun pihak swasta,” pungkasnya. (tan/jpnn)
