jpnn.com - Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizami Karsayuda menyambut positif usul politikus PDI Perjuangan Aria Bima yang menyarankan BUMN bisa berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Bagus usul itu," kata Rifqi sapaan Rifqinizami menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7).
Toh, kata legislator NasDem pembangunan IKN sudah memakan anggaran sekitar Rp 130 triliun, sehingga layak ditempati oleh lembaga atau instansi negara.
"Prinsip dasarnya, kan, seperti ini, IKN ini, kan, sudah memakan anggaran lebih kurang Rp 130-an triliun dari APBN. Kemudian kontraktual investasi itu nilainya lebih kurang Rp 59 triliun," ujarnya.
Menurut Rifqi, IKN saat ini disebut sudah bisa menampung lebih kurang 15 ribu aparatur sipil negara, sehingga lembaga dan instansi negara bisa ditempatkan di sana.
"Kantor-kantornya sudah siap, karena itu pilihan Presiden, pemerintah untuk mengaktifkan sejumlah kementerian atau lembaga, termasuk BUMN, sebagaimana usul dari beberapa fraksi. Saya kira itu positif," ungkap dia.
Namun, kata Rifqi, parlemen ke depan akan memanggil Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono setelah parlemen menyelesaikan masa reses.
Rifqi mengatakan Basuki dipanggil DPR untuk diminta penjelasan soal kesiapan IKN menjadi ibu kota negara.
